Materi Bimtek Tahun 2024

/ Materi Bimtek / Oleh
Materi Bimtek Tahun 2024

Materi Bimtek Tahun 2024 

Materi Bimtek Tahun 2024 , Selain memberikan layanan dibidang bimtek keuangan LP3D juga mengadakan diklat dibidang kepegawaian, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pemerintahan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, Usaha Kecil Menengah, management pertambangan, management kependudukan, pembangunan pariwisata daerah, peningakatan kerja Satpol PP, BUMN , Rumah Sakit, Protokol dan MC, DPRD dan Aparatur Desa.

Materi Bimtek Tahun 2024

DAFTAR ISI

  • Materi Bimtek Keuangan
  • Materi Bimtek PU (Pekerjaan Umum)
  • Bimtek TU (Tata Usaha)
  • Materi Bimtek Perizinan (Penanaman Modal)
  • Materi Bimtek Desa
  • Materi Bimtek Legal Drafting
  • Bimtek Penanggulangan Bencana Alam
  • Materi Bimtek Perpajakan
  • Bimtek Pemadam Kebakaran
  • Materi Bimtek Kecamatan Dan Kelurahan
  • Materi Bimtek Kependudukan Dan Catatan Sipil
  • Materi Bimtek Kearsipan Dan Perpustakaan
  • Materi Bimtek Pertambangan
  • Materi Bimtek Perencanaan & Program
  • Materi Bimtek Pemerintahan
  • Materi Bimtek Satpol Pp
  • Materi Bimtek Pengarusutamaan Gender
  • Materi Bimtek Sistem Informasi Geografis
  • Materi Bimtek Ketahanan Pangan
  • Materi Bimtek Perhubungan
  • Materi Bimtek Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
  • Materi Bimtek DPRD Dan Setwan
  • Materi Bimtek Pariwisata
  • Materi Bimtek Barang Dan Aset
  • Materi Bimtek Barang Dan Jasa
  • Materi Bimtek Kehumasan, Mc Dan Protokoler
  • Materi Bimtek Bidang Rumah Sakit Dan BUMN/BUMD
  • Materi Bimtek Kesehatan
  • Materi Bimtek Kepegawaian

Materi Bimtek Tahun 2024 Mengenai Keuangan

  1. Bimtek Nasional Penyusunan KUA PPAS TA 2024 Dengan SIPD RI
  2. Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  3. Penyusunan Perencanaan RKPD Tahun 2024
  4. Bimtek IPKD Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2024
  5. Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Sesuai PMK No 49 Tahun 2024
  6. Bimtek Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU ( Badan Layanan Umum ) /Perguruan Tinggi 2024
  8. Info Bimtek Sosialisasi Permendagri No.15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024
  9. Bimtek Perpes No 53 Tahun 2023 Tentang SHSR
  10. Bimtek Pengelolaan Dana BOSP Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2023
  11. Bimtek Keuangan Bagi Bendahara SKPD/OPD
  12. Bimtek Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah ( Implementasi SIPD RI ) 2024
  13. Bimtek Pra RKA Tahun Anggaran 2024 Dengan SIPD-RI
  14. Bimtek Teknokratik Rpjpd Dan RPJMD 2024
  15. Bimtek Administrasi Keuangan Daerah |Penatausahaan Keuangan Daerah
  16. Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru.
  17. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019.
  18. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
  19. Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan.
  20. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.
  21. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD.
  22. Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah.
  23. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD 2024
  24. Bimtek Penyusunan RBA Tahun 2024 dan Pengelolaan Keuangan BLUD
  25. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA, PPTK, Dan Bendahara
  26. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.Reporting, E.Siap/BMD.
  27. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
  28. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
  29. Sistem Dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  30. Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh Bendahara.
  31. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD.
  32. Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintahan
  33. Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
  34. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;

Materi Bimtek Tahun 2024 Terkait PU (Pekerjaan Umum)

  1. SPM dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Implementasi PP No 2 Tahun 2018
  2. Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Tata Ruang Bagi Kabupaten/kota
  3. Teknis Pembuatan Jalan dan Jembatan
  4. Tata Cara Pengelolaan Air Sungai Sebagai Air Bersih
  5. Mekanisme Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih
  6. Tata Cara Pengelolaan Sampah
  7. Tata Cara Penyusunan Dan Penilaian
  8. Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan
  9. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Sesuai Kepmenpan 47/Kep/M.Pan/8/2002.
  10. Tata Cara Penyelesaian Lingkungan
  11. Dasar-Dasar
  12. Tata Cara Pengendalian Pencemaran
  13. Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Sungai
  14. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi
  15. Manajemen Proyek Konstruksi

Materi Bimtek Tahun 2024 TU (Tata Usaha)

  1. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES 29 Tahun 2014.
  2. Optimalisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tupoksi/Tugas Teknis Tata Usaha (TU) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
  3. Penatakelolaan Bagian Umum dan Rumah Tangga
  4. Peran Tata Usaha Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ).
  5. E-Document untuk Menunjang Kinerja Insitusi
  6. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi
  7. Peran Tata Usaha Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk Surat
  8. Koresponden dan Tata Naskah
  9. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).
  10. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Materi Bimtek Tahun 2024, Perizinan (Penanaman Modal)
  1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
  2. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  3. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  4. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
  5. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  6. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  7. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  8. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  9. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah
  10. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
  11. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  12. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategi Daerah
  13. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
  14. Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)
  15. Ketentuan Terbaru Penanaman Modal Berdasarkan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013

Materi Bimtek Tahun 2024 Mengenai Aparatur Desa

  1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018.
  2. Tata Cara Pengangkatan Perangakat Desa Sebagai PNS Menurut Peraturan
  3. Pedoman Penyusunan Profil
  4. Tata Cara Pembuatan RPJMDESA Dan RKPDESA
  5. Manajemen Aset
  6. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan
  7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dengan
  8. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
  9. Tata Cara Pengelolaan Dan Pengembangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ).
  10. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di
  11. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana
  12. Tata Cara Pengelolaan Kekayaan
  13. Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  14. Tata Cara Penyusunan Peraturan
  15. Rencana Strategis ( Renstra ) Pelaksanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD ) Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014.
  16. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK
  17. Penguatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur
  18. Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
  19. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  20. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada APBD Desa.
  21. Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur
  22. Kebijakan Umum Tentang
  23. Tata Cara Penguatan Lembaga Dan Perangkat Pemerintah
  24. Analisis Potensi Desa Untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi
  25. Tata Cara Perencanaan Desa Dan Penyusunan RPJM
  26. Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa Untuk Pembangunan
  27. Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
  28. Pedoman Penyusunan Anggaran
  29. Sosialisasi Dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah
  30. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di
  31. Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Prodiktif Masyarakat
  32. Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
  33. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Yang Dilengkapi Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dan Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan
  34. Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
  35. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
  36. Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya
  37. Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU 06 Tahun 2014
  38. Pelatihan Administrasi Desa
  39. Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri 44 Th 2016.
  40. Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017
  41. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  42. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Materi Bimtek Tahun 2024, Legal Drafting
  1. Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD
  2. Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD
  3. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum
  4. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
  5. Prosedur dan Teknik Legal Drafting Peraturan Daerah
  6. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  7. Pelatihan Penyusunan PERDA Efektif dan Aspiratif
  8. Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum
  9. Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
  10. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah
  11. Optimalisasi Kinerja DPRD dan SKPD/OPD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah.
  12. Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah.
Materi Bimtek Tahun 2024, Penanggulangan Bencana Alam
  1. Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pasca bencana 2021
  2. Jenis Bencana Dan Cara Penaggulangan Bencana Serta Penyelenggaraan Manajemen Logistik
  3. Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana Alam
  4. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
  5. Tata Cara Pemberian Hibah BANSOS
  6. Tata Cara Penyusunan LKKAP tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Terkait Bencana Alam
  7. Tata Cara Penyusunan LKKAP Tentang Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Bencana
  8. Manajemen Logistik Bencana Alam
  9. Manajemen Bencana Tema Penguatan Manajemen Penanganan Bencana Di Daerah
Materi Bimtek Tahun 2024, Perpajakan
  1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) 28 Tahun 2009
  3. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  4. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
  5. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
  6. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
  7. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
  8. Penyuluhan Pajak
  9. Jurusita Pajak
  10. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  11. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.
  12. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik
  13. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Melalui Pemungutan Pajak Daerah
  14. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
  15. Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan
  16. Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
  17. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
  18. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  19. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah
  20. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
  21. Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  22. Audit Perpajakan OPD 2021.
  23. Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan
  24. Mekanisme Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Sopd Atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Serta Belanja Apbd Pasca Berlakunya Pp Nomor 23 Tahun 2018, Pmk-99/Pmk.03/2018 Dan Pmk Nomor Pmk-9/Pmk.03/2018 Serta Praktik Pengisian Laporan Pajak (E-Spt) Berdasarkan Aplikasi Terbaru Dan Peraturan Perpajakan
  25. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib
  26. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  27. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
  28. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan
  29. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
  30. Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan
  31. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah.
  32. Perpajakan Penilaian Pajak Daerah PBB P2
  33. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
  34. Sosialisasi Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah
  35. Sosialisasi PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
  36. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  37. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
Materi Bimtek Tahun 2024

Bimtek Pemadang Kebakaran

  1. Master plan Mitigasi Bencana Terintegrasi sebagai bagian Manajemen Penanggulangan Bencana berbasis Local Resources Empowerment
  2. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Gedung 2021
  3. Manajemen Pengelolan Keuangan Program Pemulihan Bencana yang Efektif Efesien dan Akuntable 2019 – 2020
  4. Prosedur dan Teknis Pengisian Tabung Apar bagi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah yang Benar dan Profesional
  5. Tata Cara Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Gedung dan Tata Cara Penyelamatan Korban di Lengkapi Simulasi Pemadaman Api
  6. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran / Damkar dalam Pemahaman Menjalankan Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang
  7. RISPK Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Berdasarkan PP No.36 Tahun 2015; PERPRES No. 9 Tahun 2005; KEPPRES No. 187/M Tahun 2004; PERMENPU 29/PRT/M/2006; PERMENPU No. 01/PRT/MRT/M/2008
  8. Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri No 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi AParatur Pemadam Kebakaran di Daerah
  9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
  10. Dasar Kedisplinan Aparatur Pemadam Kebakaran
  11. Teori Dasar Kebakaran Pengenalan Peralatan Unit Pompa Dan Unit
  12. Pemadam Kebakaran Penyusunan Rencana Induk Sistem Prokeksi Kebakaran
  13. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
  14. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pelatihan Pemadam
Materi Bimtek Tahun 2024

Bimtek Kecamatan Dan Kelurahan 2024

  1. Peningkatan Kapasitas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan
  2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
  4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
  5. Optimalisasi peran kecamatan
  6. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Meningkatkan
  7. Penguatan Kapasitas Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
  8. Pengelolaan Website Kelurahan, Kecamatan dan OPD
  9. Peningkatan Tupoksi
  10. Penyusunan RKA di kelurahan dan Mekanisme Penyelenggaran Pengadaan Barang / Jasa di Kelurahan
  11. Dana Kelurahan Serta Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sesuai Dengan Permendagri No.130 Tahun 2018
  12. Mekanisme Penyaluran Dana Kelurahan
  13. Pengelolaan Dana Kelurahan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Anggaran Kegiatan Pembangunan Di Kelurahan
  14. Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan
  15. Pengelolaan Dana Bagi Aparatur Kelurahan
  16. Pemberdayaan Aparatur Kelurahan
  17. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
  18. Dana Kelurahan Bagi Lurah dan Camat
  19. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Kelurahan Bagi Pemerintah Kota (Kelurahan) Se-Indonesia.
  20. Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
  21. Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

MATERI BIMTEK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2024

  1. Tata Cara Registrasi Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Petugas Kelurahan, Kecamatan dan Dinas
  2. Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  3. Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat
  4. Penguatan kapasitas Aparatur Dalam Menjalankan TOPOKSI Meningkatkan Kualitas Pelayanan Serta manajemen Kependudukan
  5. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  6. Teknik Kependudukan dalam Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK)
  7. Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 Kejadian Peristiwa Penting Yang Mengacu Pada UU No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
  8. Kependudukan Tujuan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  9. Pelatihan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Materi Bimtek Tahun 2024

Bimtek Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2024

  1. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).
  2. Pengelolaan Kearsipan di Daerah
  3. Tata Kearsipan Pemerintah
  4. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi
  5. Korespondel dan Tata Naskah Dinas
  6. Teknis Pengelolaan Perpustakaaan Inpassing
  7. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital
  8. Manajemen Perpustakaan
  9. Bimtek dan Diklat Perka ANRI Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
  10. Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerah
  11. Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA
  12. Pengelolaan Informasi Perputakaan
  13. Penyuluh Minat dan Gemar Membaca
  14. Pengenalan Perpustakaan
  15. Penyusunan Bibliografi
  16. Penulisan Karya Ilmiah
  17. Diklat TOT( Training of Trainers ) Perpustakaan
  18. Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
  19. Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota
  20. Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
  21. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi Pemerintah
  22. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
  23. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
  24. E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
  25. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan
  26. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
  27. Tatacara Pengelolaan Kearsipan Yang Praktis Dan Efisien Serta Penetapan
  28. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  29. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis
  30. Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Materi Bimtek Tahun 2024

Bimtek Pertambangan Tahun 2024

  1. Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab.
  2. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
  3. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
  4. Tata Cara Monitoring dan Pengawasan Pertambangan
  5. Mekanisme Evaluasi Dokumen Amdal Bidang Pertambangan
  6. Penggunaan Program GIS ( Sistem Informasi Geografis ) pada Bidang Pertambangan
  7. Tata Cara Perhitungan Royalti Mineral dan Batu Bara
  8. Evaluasi Cadangan Bahan Galian
  9. Audit PNBP Sub Sektor Mineral dan Batu Bara
  10. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
  11. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

MATERI BIMTEK PERENCANAAN & PROGRAM TAHUN 2024

  1. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RPJPD , RPJMD dan RKPD Daerah
  2. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
  3. Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.
  4. Implementasi Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Pengendalian  RKPD
  5. Penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).
  6. Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja OPD Sebagai Penguatan Kapasitas Kinerja
  7. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan
  8. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
  9. Teknik Penyusunan RPJMD /
  10. Evaluasi LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH).
  11. Asistensi Penyusunan LAKIP dan
  12. Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan
  13. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA
  14. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
  15. Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyusunan LAKIP Untuk Penguatan Kapasitas dan Kinerja
  16. Penyusunan Anggaran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran
  17. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD – RKA
  18. Perecanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan
  19. Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan
  20. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan
  21. Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
  22. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
  23. Tehnik Penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
  24. Strategi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis
  25. Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Dan Rencana Strategi Bisnis (RBS) Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bagi Badan Layanan Umum BLU/BLUD.
  26. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
  27. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  28. Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  29. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan           Dinas Sistem At Cost.
  30. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
  31. Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban
  32. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban
  33. Standar Penyusunan SOP Perencanaan Dan Review Program
  34. Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  35. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK Dan SAP Berbasis Teknologi Sistem
  36. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan
  37. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
  38. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis
  39. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD
  40. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning.
  41. Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang
  42. Bimtek Penyusunan Laporan Barang Habis Pakai Logistik Sesuai SAP Berbasis Teknologi Sistem
  43. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis
  44. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan
  45. Penyusunan Anggaran Berbasis
  46. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi
  47. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah

MATERI BIMTEK PEMERINTAHAN TAHUN 2024

  1. Tata Cara Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah
  2. Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
  3. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemda
  4. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemkot
  5. Manajemen Keprotokolan Sekretariat Daerah
  6. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
  7. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  8. Tata Cara Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 3 bagi Penyedia Jasa Kontruksi
  9. Bimbingan Teknis Penginputan Data Sistem Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran ( SISMONTEPRA )
  10. Administrasi Umum bagi Sekretaariat Daerah
  11. Penerapan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Mendukung Administrasi Sekretariat Daerah
  12. Peningkatan Mutu Administrasi Sekretariat Daerah
  13. Penatausahaan Administrasi Sekretariat Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Daerah
  14. Tata Cara Pengisian Buku Administrasi Sekretariat Daerah

MATERI BIMTEK SATPOL PP TAHUN 2024

  1. Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
  2. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan Didaerah
  3. Tata Cara Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol
  4. Mekanisme Dan Strategi Intelejen Satpol PP
  5. Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
  6. Peran Satpol PP atau Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
  7. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
  8. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
  9. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP
  10. Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan Perda
  11. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
  12. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
  13. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP serta Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effectiv dan
  14. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  15. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
  16. Implementasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
  17. Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
  18. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih

MATERI BIMTEK PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024

  1. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kader PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa Dalam Membantu Menjalankan Program Pemerintah.
  2. Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Serta Sistem Dan Mekanisme Pelaksanaan Strategis Pengurustamaan Gender
  3. Strategi yang Dilakukan Secara Rasional dan Sistimatis untuk Mencapai dan Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
  4. Peran Dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Dalam Pembangunan di Daerah
  5. Pentingnya Dan Perlunya Peranan Pemuda dan Gender dalam Pembangunan Daerah
  6. Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat oleh Gerakan PKK Serta Peran Perempuan Berkualitas di Segala Bidang dalam mewujudkan Pembangunan di Daerah
  7. Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Gender dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak
  8. Bimtek Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
  9. Penegakan Etika dan Profesionalisme Perempuan Terhadap Kepemimpinan dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Pedoman Umum Pengurustamaan Gender di Daerah.
  10. Wujudkan Kesetaraan Gender Dengan Perkuat Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Lintas Sektor

MATERI BIMTEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TAHUN 2024Materi Bimtek Tahun 2024

  1. Tata Cara Penggunaan Program GIS ( Sistem Informasi Geografis ) pada Bidang
  2. Tata Cara Penggunaan Program GIS ( Sistem Informasi Geografis ) pada Bidang
  3. Tata Cara Penggunaan Program GIS ( Sistem Informasi Geografis ) pada Bidang
  4. Tata Cara Penggunaan Program GIS ( Sistem Informasi Geografis ) bagi Pemetaan
  5. Program Sistem Informasi Geografis ( GIS ) Tingkat
  6. Manajemen Informasi Data Spasial Geografis Melalui Pemanfaatan
  7. Tata Cara Pengunaan Program GIS GIS ( Sistem Informasi Geografis ) Pemetaan Jalan Berbasis

MATERI BIMTEK KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

  1. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
  2. Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandiran dan Ketahanan Pangan
  3. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan B2SA dan Analisis Konsumsi Pangan
  4. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
  5. Analisis Ketersediaan Pangan Utama, PPH dan NBM

MATERI BIMTEK PERHUBUNGAN TAHUN 2024

  1. Bimtek Pembentukan UPDT pada dinas perhubungan
  2. Bimtek Pengelolaan Parkir dan Retribusi Daerah dan pengujian KIR
  3. Bimtek Manajemen Keselamatan Pelayaran
  4. Bimtek Strategi Pengelolaan Industri Penerbangan
  5. Manajemen Transportasi Perkeretaapian
  6. Pelayanan Transportasi Berbasis Aplikasi Serta Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Aplikasi
  7. Manajemen Logistik Port Business Management Kepelabuhan

MATERI BIMTEK BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

  1. Antisipasi dan Pengelolaan Konflik Sosial dan Publik bagi Aparatur Pemerintah
  2. Pemantapan Kesadaran Bela Neara Bagi Masyarakat dan Aparatur
  3. Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman
  4. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Ham Bagi Aparatur pemerintah
  5. Pengelolaan dan Petanggungjawaban bantuan Keuangan Bagi Partai Politik
  6. Sistem Deteksi Dini, Cegah Dini dan Sistem Penanganan Konflik Sosial
  7. Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  8. Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
  9. Pegawai (SKP) Kesbangpol
  10. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesabangpol

MATERI BIMTEK DPRD DAN SETWAN TAHUN 2024

  1. Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRD
  2. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota
  3. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  4. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
  5. Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi Birokrasi
  6. Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti
  7. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah
  8. Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum    Pemerintah Daerah
  9. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
  10. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan
  11. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
  12. Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil
  13. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan
  14. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
  15. Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
  16. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota
  17. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja
  18. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat
  19. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  20. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
  21. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi
  22. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan
  23. Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD
  24. Pedoman Nomenklatur Sekretariat
  25. Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat Dprd dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efaktif.
  26. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang orientasi pada Kepentingan Rakyat.
  27. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program
  28. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses
  29. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/
  30. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD.
  31. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
  32. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018.
  33. Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.
  34. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
  35. Sosialisasi Perpres Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
  36. Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD.
  37. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukandan Keuangan Protokoler
  38. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara ( Penjaringan Aspirasi Masyarakat ).

Materi Bimtek Tahun 2024 Tentang Pariwisata

  1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
  2. Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengembangan Program Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
  3. Tata Cara Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).
  4. Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Destinasi Pariwisata
  5. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Merancang Media Promosi Destinasi
  6. Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
  7. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2024
  8. Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
  9. Workshop Pengembangan Wisata Religi
  10. Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Eropa.
  11. Tata Cara Peningkatan Tata Kelola Destinasi Wisata.
  12. Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Asia Pasifik.
  13. Tata Cara Penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Daerah Wisata.
  14. Tata Cara Pengembangan SDM Pariwisata dan Sinergitas Antar Lembaga/Dinas Terkait dalam Pengembangan Daerah Wisata.
  15. Pedoman promosi Event Pariwisata Daerah
  16. Tata Cara Pengembangan Destinasi Pariwisata Melalui Eksistensi Sejarah dan Budaya Lokal.
  17. Sosialisasi Kebijakan Promosi Pariwisata untuk pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.
  18. Kemitraan Usaha Masyarakat Destinati Pariwisata.
  19. Sinergitas promosi Pariwisata pasar Asia Pasifik dengan pelaku industri Pariwisata.
  20. Tata Cara Pengembangan paket wisata berbasis budaya.

MATERI BIMTEK BARANG DAN ASET TAHUN 2024

  1. Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset
  2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI 19 Tahun 2016.
  3. Bimtek Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Dan Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Serta Tindak Lanjut Dan Strategi Menghadapi Audit BPK.
  4. Bimtek Mengenai Akuntansi Penyusutan Aset
  5. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
  6. Sosialisasi PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
  7. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
  8. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik
  9. Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD/BMN) sesuai PP.No.28 tahun
  10. SIMDA BMD Wujudkan GOOD
  11. Pengelolaan Aset Daerah
  12. Strategi dan Tata Cara Penghapusan
  13. Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
  14. Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik
  15. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  16. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).
  17. Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
  18. Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik
  19. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  20. Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang
  21. Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD.
  22. Pedoman Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik
  23. Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset
  24. Pedoman Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah.
  25. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik
  26. Pelatihan dan Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, Dan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
  27. Pedoman Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016.
  28. Bimtek Tentang Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD).
  29. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA).
  30. Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi
  31. Bimtek Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
  32. Pedoman Sensus Barang Milik
  33. Pedoman Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik
  34. Pedoman Pemeriksaan Aset
  35. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang
  36. Pengurus Barang OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  37. Pedoman Penatausahaan Barang Milik
  38. Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik           

MATERI BIMTEK BARANG DAN JASA TAHUN 2024

UNTUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI SEMENTARA BELUM TERSEDIA, INFORMASI LENGKAP HUBUNGI KONTAK PERSON

  1. Perpres No 12 Tahun 2021 & Perlem LKPP No.12 Tahun 2021Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012.
  4. Metode penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa
  5. Audit Pengadaan Barang/Jasa
  6. Pendalaman Materi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat
  7. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
  8. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa
  9. Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga
  10. Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress 1 Tahun 2015.
  11. Mekanisme Pengadaan Tanpa
  12. Hokum kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa
  13. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
  14. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
  15. Pengadaan Barang dan Jasa dengan
  16. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
  17. Teknik Penyusunan SOP ULP
  18. Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
  19. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa
  20. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun
  21. Bimtek Penyusunan Hps Pada Pengadaan Barang Dan Jasa
  22. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
  23. Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah Penyusunan HPS dan Kontrak
  24. Pointers Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang Pengadaan Barang dan
  25. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.
  26. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa.
  27. Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dok Kontrak Atas Pengadaan Barang dan Jasa.
  28. Teknik Penyusunan SOP ULP
MATERI BIMTEK KEHUMASAN, MC DAN PROTOKOLER
  1. Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima
  2. MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  3. Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah
  4. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  5. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
  6. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  7. Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler
  8. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  9. Penulisan Jurnalistik Kehumasan
  10. Publik Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)
  11. Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan
  12. Videografi
  13. Fotografi Jurnalistik
  14. Manajemen
  15. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di
  16. Kebijakan Kehumasan Dan Keprotokoleran Serta Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Bidang Umum, Humas Dan Protokoler Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan PubliK”
  17. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan
  18. Kehumasan dan Keprotokoleran, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Penerapan Keprotokoleran dalam Lingkup Ajudan Pimpinan, MC dan Acara Table Manner di Lingkungan
MATERI BIMTEK TAHUN 2024

Bimtek Terkait Bidang Rumah Sakit  Bumn/Bumd

  1. Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.
  2. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
  3. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres 54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obat/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
  4. Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan
  5. Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit
  6. Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit
  7. Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit
  8. Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dan Rumah Sakit
  9. Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
  10. Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis
  11. Bimtek Perpajakan Rumah Sakit
  12. Diklat Professional clinical hypnotherapy
  13. Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit
  14. Diklat Service Excellent Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit
  15. Bimtek Service Excellent Bagi Staf Medis dan Non Medis Rumah Sakit
  16. Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
  17. Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan
  18. Diklat Audit Keperawatan
  19. Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit
  20. Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics
  21. Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit
  22. Diklat Business Plan Rumah Sakit
  23. Bimtek K3 Rumah Sakit
  24. Diklat Leadership for Doctor
  25. Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit
  26. Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit
  27. Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit
  28. Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
  29. Bimtek Manajemen Logistik Rumah Sakit
  30. Diklat Manpower Planning di Rumah Sakit
  31. Bimtek Medical Hypnosis
  32. Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC
  33. Tata Cara Pengangkatan, Pembinaan Dan pemberhentian Jabatan Fungsional Pada Rumah Sakit
  34. Bimtek Tata Kelola Keuangan Bumd Perusahaan Umum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Layanan”
  35. Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Kapitasi Pada Fktp/Puskesmas Dan Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Blud Puskesmas/Rumah Sakit Melalui
  36. Pengelolaan BUMD Secara Profesional Dan Akuntabel Berdasarkan Peraturan Pemerintah
  37. Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Kapitasi Pada Fktp/Puskesmas Dan Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Blud Puskesmas/Rumah Sakit Melalui
  38. Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel.
  39. Bimtek dan Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC)
  40. Bimtek dan Diklat Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah
Materi Bimtek Tahun 2024

Bimtek Mengenai Kesehatanmateri bimtek tahun 2024

  1. Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
  2. Kesehatan Reproduksi Remaja
  3. Penyehatan Air
  4. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  5. Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
  6. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
  7. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
  8. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan
  9. Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  10. Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  11. Standar Nasional Peningkatan Mutu Dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rumah
  12. Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota
  13. Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota Dan Rumah Sakit
  14. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota
  15. Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
  16. Bimtek / Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC)
  17. Bimtek / Diklat Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  18. Bimtek Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010)
  19. Dan Permenkes No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E- Catalogue)
  20. Bimtek/ Diklat Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) BLUD
  21. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah
  22. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah
  23. Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
  24. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  25. Komunikasi Perubahan dan Perilaku
  26. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
  27. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
  28. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
  29. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
  30. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
  31. Leadership Training For
Materi Bimtek Tahun 2024

Bimtek Tentang Kepegawaian

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa beban kerja (ABK) berdasarkan Permenpan No. 1 Tahun 2020 serta Penyususnan SKP implementasi Permenpan RB 6 Tahun 2022
  3. Bimtek Implementasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai SKP Dan Penilaian Kinerja Aparatur
  4. Bimtek Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
  5. Bimtek BKN Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
  6. UU No 20 Tahun 2023 Digitalasasi ekinerja dan kebijakan manajemen PNS Dan Manajemen PPPK serta Tata Cara sinkonisasi Rencana Kerja Bidang Manajemen ASN sesuai dengan permenpan No 8 Tahun 2023
  7. SKP Praktek menggunakan Aplikasi
  8. Peraturan BKN No.3 Tahun 2023
  9. Permenpan RB No.6 Tahun 2022
  10. Pembaharuan Pengaturan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sesuai Permenpan RB No.1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional
  11. Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara ( MTASN ) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem Merit.
  12. Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
  13. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
  14. Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  15. Implementasi PP.No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN.
  16. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2020.
  17. Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020.
  18. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  19. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011 ).
  20. Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota.
  21. Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019.
  22. Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016.
  23. Bimtek Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  24. Sosialisasi Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS
  25. Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS
  26. Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda
  27. Rekuitmen CPNS, Beserta Pengembangan Kompetensi PNS
  28. Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT Dan SKM PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah.
  29. Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  30. Sosialisasi dan implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  31. Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Bagi Pemerintah Daerah
  32. Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah
  33. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
  34. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS.
  35. Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Vital.
  36. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS
  37. Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se Indonesia Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna membentuk Pemerintahan Kelas Dunia;
  38. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011.
  39. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018
  40. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  41. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  42. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional.
  43. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara.
  44. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara.
  45. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  46. Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
  47. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS.
  48. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.
  49. Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian
  50. Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS.
  51. Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.
  52. Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS.
  53. Bimtek / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
  54. Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
  55. Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS.
  56. Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan.
  57. Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  58. Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.
  59. Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  60. Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi SKPD didaerah.
  61. Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  62. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS.
  63. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah.
  64. Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  66. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.
  67. Bimtek Manajemen Talenta ASN Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020.
  68. Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.
  69. Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
  70. Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Daerah.
  71. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.
  72. Etika dan Disiplin PNS.
  73. Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS
  74. Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.
  75. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  76. Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.
  77. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
  78. Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB No.29 Tahun 2020.
  79. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP.
  80. Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah
  81. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.
  82. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  83. Tata Cara Mutasi pegawai Daerah.
  84. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017.
  85. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.
  86. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah.
  87. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.
  88. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  89. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.
  90. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan.
  91. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  92. Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
  93. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru.
  94. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis.
  95. Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  96. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ).
  97. Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online.
  98. Penyusunan Analisis Beban Kerja ( ABK ).
  99. Pengembangan Budaya PNS.
  100. Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  101. Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
  102. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan Dan RB Nomir 1 Tahun 2020.
  103. Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota/ Se Indonesia.
  104. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
  105. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS Dan PNS Berdasarkan PP 53 Tahun 2010.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Materi Bimtek Tahun 2024

KONFIRMASI PENDAFTARAN:

Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah (LP3D)

  • Sekretariat: Jl.Kalibaru Barat No. 7 Jakarta Utara
  • Email: materibimtek1212@gmail.com
  • Hp: 082152555525
  • Wa: 082152555525

CATATAN:

Kontribusi:

  • Rp. 4.500.000 (Bagi Peserta Yang Menginap)
  • Rp. 3.500.000 (Bagi Peserta Yang Tidak Menginap)

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan Selama 2 hari.
  • Menginap 3 malam Twin share(Bagi peserta Yg Menginap).
  • Tanda Peserta Bimtek.
  • Konsumsi (Breakfas 3x, Coffee Break 2x , lunch & Dinner) Selama Bimtek Berlangsung.
  • Kelengkapan Bimtek(Pena/Pensil,Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK).
  • Tas ransel eksklusif
  • Konfirmasi lima hari sebelum hari pelaksanaan.

 

Copyright © 2024 Info Bimtek Nasional | Premium Web Design