Bimtek Kepegawaian

Bimtek Kepegawaian

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Puji dan Syukur kita panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap bekerja dan berkarya mengemban amanah sebagai makhluk-Nya yang sempurna.

Bimtek Kepegawaian 2024

Seiring kemajuan teknologi dewasa ini khususnya dibidang teknologi informasi yang memiliki aksebilitas tinggi dalam mengeksplorasi budaya di dunia tentunya harus bisa disikapi secara arif dan bijaksana sehingga kita bisa memanfaatkannya secara positif sebagai daya dukung kebutuhan era globalisasi.

Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah ( LP3D ) sebagai  penyelenggara training,  bimtek dan diklat kepegawaian mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi bidang kepegawian kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Diklat/Bimtek Kepegawaian mengenai System Kepegawaian, Analis Jabaran, Analis Beban Kerja, Administrasi kepegawaian dan beberapa materi lainnya dibidang kepegawaian yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang kepegawaian, antara lain sebagai berikut :

Materi Bimtek Kepegawaian 2024

1. Bimtek Implementasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur
2. Bimtek /Diklat Implementasi PP.No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN
3. Sipil Negara Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai SKP Dan Penilaian Kinerja AparaturBimtek Permenpan RB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Bimtek Manajemen Resiko SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) berdasarkan Permenpan RVB.
5. Bimtek Implementasi Talenta SN Pemerintah Daerah
6. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
7. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
8. Analisis Beban Kerja (ABK)
9. Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
10. Sistem Mutasi Kepegawaian
11. Sistem Administrasi Kepegawaian
12. Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai(SKP)
13. manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan PP. NO.49 tahun 2018
14. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
15. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
16. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
17. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
18. Bimtek Diklat Nasional Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017
19. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
20. Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara ( MTASN ) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem
21. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan 25 Tahun 2020.
22. Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17
23. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
24. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011 ).
25. Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota.
26. Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019.
27. Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016.
28. Bimtek Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
29. Sosialisasi Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS;
30. Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS ;
31. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda
32. Rekuitmen CPNS, Beserta Pengembangan Kompetensi PNS
33. Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT Dan SKM PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah.
34. Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
35. Sosialisasi dan implementasi PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
36. Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Bagi Pemerintah Daerah
37. Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah
38. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja
39. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/
40. Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Vital.
41. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS
42. Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se Indonesia Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna membentuk Pemerintahan Kelas Dunia;
43. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011.
44. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018
45. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri
46. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
47. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat
48. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil
49. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil
50. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri
51. Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
52. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
53. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan
54. Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian
55. Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial
56. Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS
57. Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi
58. Bimtek / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
59. Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak
60. Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi
61. Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit
62. Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat
63. Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.
64. Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
65. Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi SKPD
66. Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
67. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun
68. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah.
69. Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.
70. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
71. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda
72. Bimtek Manajemen Talenta ASN Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun
73. Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.
74. Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
75. Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di
76. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan
77. Etika dan Disiplin
78. Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS
79. Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi
80. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
81. Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi
82. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan
83. Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB 29 Tahun 2020.
84. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait
85. Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah
86. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.
87. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri
88. Tata Cara Mutasi pegawai
89. Bimtek / Diklat Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Permendagri No. 138 Tahun
90. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU
91. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur
92. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan
93. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
94. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka
95. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan
96. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek Kepegawaian pemerintah daerah tahun 2024

KONFIRMASI PENDAFTARAN:

Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah (LP3D)

• Sekretariat: Jl.Kalibaru Barat No.7 Jakarta Utara
• Email: materibimtek1212@gmail.com
• Hp: 0821-5255-5525
• Wa: 0821-5255-5525

CATATAN:

Kontribusi:

• 4.500.000 (Bagi Peserta Yang Menginap)
• 3.500.000 (Bagi Peserta Yang Tidak Menginap)

Fasilitas Peserta:

• Pelatihan Selama 2 hari.
• Menginap 3 malam Twin share(Bagi peserta Yg Menginap).
• Tanda Peserta Bimtek.
• Konsumsi (Breakfas 3x, Coffee Break 2x , lunch & Dinner) Selama Bimtek Berlangsung.
• Kelengkapan Bimtek(Pena/Pensil,Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK).
• Tas Ransel Eksklusif-Konfirmasi Selambat-lambatnya Lima Hari Sebelum Hari Pelaksanaan.

Jadwal Bimtek Lp3d