Info Bimtek Pemerintahan Tahun 2026 Tema Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan.
Puji dan Syukur kita panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap bekerja dan berkarya mengemban amanah sebagai makhluk-Nya yang sempurna.
Seiring kemajuan teknologi dewasa ini khususnya dibidang teknologi informasi yang memiliki aksebilitas tinggi dalam mengeksplorasi budaya di dunia tentunya harus bisa disikapi secara arif dan bijaksana sehingga kita bisa memanfaatkannya secara positif sebagai daya dukung kebutuhan era globalisasi.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa menjadi aspek yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang efektif. Oleh karena itu, aparatur pemerintah desa dituntut memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan mekanisme administrasi keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berfokus pada kemandirian, keberlanjutan, serta inovasi lokal. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan program strategis terus mendorong desa agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing.
Arah kebijakan pembangunan desa secara nasional diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan desa dapat mengoptimalkan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Sementara itu, pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk menciptakan keterpaduan antar-desa dalam satu wilayah pembangunan ekonomi dan sosial. Kawasan perdesaan diharapkan menjadi simpul pertumbuhan yang terhubung dengan pusat kota melalui infrastruktur yang memadai, sistem transportasi yang efisien, dan akses digital yang merata. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah desa dan kota dapat semakin diperkecil.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Program seperti Dana Desa, BUMDes, serta pengembangan wisata berbasis komunitas menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian lokal. Dukungan pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur desa turut memperkuat kemampuan perencanaan, penatausahaan keuangan, serta inovasi pembangunan.
Melalui arah kebijakan nasional yang terarah dan berkelanjutan, desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mandiri dan inovatif. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
Info Bimtek Pemerintahan Desa Tahun 2026
Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa) di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.
Info Bimtek Pemerintahan desa Tahun 2026
Pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.Kami dari Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :
- Sasaran Pembangunan Desa. Arah Kebijakan.
- Strategi Pembangunan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Desa, Arah Kebijakan.
- Strategi Tata Pemerintahan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pengawalan Implementasi UU Desa.
Demikian informasi mengenai Info Bimtek Pemerintahan 2026
KONFIRMASI PENDAFTARAN:
- Sekretariat: Jl.Kalibaru Barat No. 7 Jakarta Utara
- Email: materibimtek1212@gmail.com
- Hp: 0821-5255-5525
- Wa: 0821-5255-5525
- Biaya RP. 4.500.000 (Bagi Peserta Yang Menginap)
- Biaya Rp. 3.500.000 (Bagi Peserta Yang Tidak Menginap)
- Pelatihan Selama 2 hari Menginap 3 malam Twin share(Bagi peserta Yg Menginap).
Fasilitas Bimtek Lengkap dan Profesional
Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) mendapatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses pelatihan berjalan nyaman dan efektif. Fasilitas tersebut meliputi ruang pelatihan ber-AC yang nyaman, perlengkapan presentasi modern, serta materi pelatihan lengkap dalam bentuk cetak maupun digital. Selain itu, peserta memperoleh Kelengkapan (Pena/Pensil,Note Book, Tas ransel eksklusif Serta konsumsi berupa coffee break dan makan siang, sehingga kegiatan berlangsung lebih kondusif. Tidak hanya itu, peserta juga menerima sertifikat resmi dari penyelenggara sebagai bukti kompetensi setelah pelatihan selesai.
Komentar ditutup.