Bimtek Keuangan Nasional 2026, permendagri Terbaru tentang pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
Puji dan Syukur kita panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap bekerja dan berkarya mengemban amanah sebagai makhluk-Nya yang sempurna.
Seiring kemajuan teknologi dewasa ini khususnya dibidang teknologi informasi yang memiliki aksebilitas tinggi dalam mengeksplorasi budaya di dunia tentunya harus bisa disikapi secara arif dan bijaksana sehingga kita bisa memanfaatkannya secara positif sebagai daya dukung kebutuhan era globalisasi.
Bimtek Keuangan Nasional Terbaru 2026
Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menerbitkan Permendagri terbaru tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana keuangan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan prinsip transparansi.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Permendagri terbaru, para pejabat pengelola keuangan daerah mendapatkan pemahaman mendalam mengenai perubahan regulasi dan tata cara penyusunan APBD 2026. Bimtek ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
Bimtek Permendagri 2026
Bimtek Permendagri Terbaru Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2026
Salah satu fokus utama dalam Permendagri terbaru ini adalah penerapan sistem berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang menitikberatkan pada capaian hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengukur dampak dari setiap kegiatan yang didanai APBD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bimtek Permendagri 2026 juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan keuangan daerah. Peserta Bimtek diberikan pelatihan langsung mengenai tata cara penginputan data, verifikasi, hingga penyusunan laporan sesuai format terbaru.
Dengan adanya Bimtek tentang Permendagri Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026, diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah mampu menyusun dokumen APBD secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance.
Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2026
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan Bimtek, penyusunan APBD 2026 akan menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di setiap daerah. Dengan demikian, Permendagri terbaru ini tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam mengelola keuangan daerah secara berkelanjutan.Lebih lanjut, dalam pelaksanaan Bimtek Permendagri terbaru ini juga dibahas mengenai strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Para peserta diberikan arahan tentang pentingnya inovasi daerah dalam menggali potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
Peningkatan PAD menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah, sehingga pembangunan dapat terus berjalan tanpa bergantung penuh pada dana transfer pusat.
Permendagri terbaru tahun 2026 juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi APBD secara lebih ketat. Pemerintah daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara periodik, agar kinerja keuangan dapat dimonitor dengan baik oleh pemerintah pusat. Bimtek ini memberikan panduan praktis bagi pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD), pengguna anggaran (PA), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk memahami peran serta tanggung jawabnya dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.
Dengan demikian, Bimtek Permendagri terbaru tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026 bukan hanya menjadi kegiatan sosialisasi, melainkan juga sarana peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Melalui implementasi regulasi ini, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan APBD di tahun 2026 akan semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
KONFIRMASI PENDAFTARAN:
- Sekretariat: Jl.Kalibaru Barat No. 7 Jakarta Utara
- Email: materibimtek1212@gmail.com
- Hp: 0821-5255-5525
- Wa: 0821-5255-5525
- Biaya RP. 4.500.000 (Bagi Peserta Yang Menginap)
- Biaya Rp. 3.500.000 (Bagi Peserta Yang Tidak Menginap)
- Pelatihan Selama 2 hari Menginap 3 malam Twin share(Bagi peserta Yg Menginap).
Fasilitas Bimtek Lengkap dan Profesional
Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) mendapatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses pelatihan berjalan nyaman dan efektif. Fasilitas tersebut meliputi ruang pelatihan ber-AC yang nyaman, perlengkapan presentasi modern, serta materi pelatihan lengkap dalam bentuk cetak maupun digital. Selain itu, peserta memperoleh Kelengkapan (Pena/Pensil,Note Book, Tas ransel eksklusif Serta konsumsi berupa coffee break dan makan siang, sehingga kegiatan berlangsung lebih kondusif. Tidak hanya itu, peserta juga menerima sertifikat resmi dari penyelenggara sebagai bukti kompetensi setelah pelatihan selesai.
